BETUN-BIDIKNUSATENGGARA.COM | Belakangan ini, beredar informasi mengenai hutang pelayanan kesehatan menggunakan e-KTP pada masa pemerintahan dokter Stefanus Bria Seran (2016-2020) sebesar Rp 18 Miliar. Isu ini telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat.
Isu ini berawal dari pernyataan Kadis Kesehatan Kabupaten Malaka di beberapa media yang menyatakan bahwa terdapat peninggalan hutang e-KTP sebesar Rp 18 miliar dari masa pemerintahan SBS. Pernyataan ini cepat menyebar dan memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Malaka, pada Selasa, (11/6/24), Ketua Komisi III DPRD Malaka, Henri Melky Simu, mengungkapkan bahwa telah terjadi kesalahpahaman mengenai informasi hutang pelayanan kesehatan.
Menurutnya, hutang yang sebenarnya pada tahun 2022 baru terungkap di Dinas Kesehatan Malaka adalah sebesar Rp 12 Miliar, yang sudah dialokasikan pembayarannya melalui APBD secara cicilan.
”Justru yang kita dengar dari rapat itu pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Malaka memiliki hutang untuk pembayaran pengobatan menggunakan e-KTP sebesar Rp 12 Miliar yang belum terbayar sehingga banggar mengalokasikan anggaran untuk dibayar secara cicilan”, ungkap Henri Simu.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Malaka, Hendrik Fahik Taek, memberikan kritik keras terhadap kadis Kesehatan Malaka yang disebutnya telah menyebarkan informasi blunder. Kritik tersebut mengarah pada styl pernyataan kadis yang dianggap tendensius dan tidak didukung oleh data resmi.
Hendrik menekankan bahwa setiap klaim mengenai hutang daerah harus didukung oleh hasil audit APIP dan tercatat dalam dokumen-dokumen resmi daerah.
”Kalau ada hutang daerah maka harus tercatat dan terbaca di dokumen daerah seperti hasil audit APIP dan ada dalam dokumen LKPJ Bupati. Kalau hal itu tidak ada maka ibu Kadis buat pernyataan dan sebarkan informasi hoax yang berpotensi pidana”, ujarnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, dr. Lina Sembiring, Kadis Kesehatan Kabupaten Malaka, dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Malaka membantah memberikan pernyataan atau informasi terkait hutang pengobatan dengan e-KTP pada masa pemerintahan SBS sebesar Rp 18 Miliar itu.
Dia mengaku memberikan pernyataan bahwa sistim pengobatan menggunakan e-KTP pada masa pemerintahan SBS berpotensi hutang karena berobat dulu baru kemudian dibayar.
”Kalau gunakan KMS seperti yang diterapkan dalam Pemerintahan SN-KT tidak akan menimbulkan hutang bagi daerah sehingga sistim ini lebih bagus dari sebelumnya,” katanya.
Sesuai Hasil Rekapitulasi Pembayaran e-KTP Tahun 2016-2023 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka terlihat bahwa Pengobatan dengan E-KTP masa Kepemimpinan SBS tidak memiliki hutang pengobatan dengan e-KTP ( lunas) dengan rincian Claim sbb :
Tahun 2016 Rp 97.502.066
Tahun 2017 Rp 3.644.016.072
Tahun 2018 Rp 6.413.966.296
Tahun 2019 Rp 4.172. 469.250
Tahun 2020 Rp 3.983.476.075
Dalam Pemerintahan SN-KT total hutang/claim sbb :
Tahun 2021 Rp 7.518.626.339
Tahun 2022 Rp 14.376.504.520 (Sisa Bulan Juni, Juli Sampai Desember Hutang Rp 4.331.908.064.
Belum diverivikasi Bulan Oktober-Desember Rp 4.368.775.705
Tahun 2023 Rp 7.021.398.629. (Januari s/d Juli 2023)
Berdasarkan penyelidikan, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa klaim hutang Rp 18 miliar adalah tidak benar. Tidak ada dokumen resmi atau bukti transaksi keuangan yang mendukung adanya hutang tersebut. Isu tersebut tampaknya hanya menjadi alat untuk menyudutkan pihak tertentu tanpa dasar yang kuat. *(Ferdy Bria)
