BIDIKNUSATENGGARA.COM | Setiap kali ada yang namanya kampanye, pasti ada drama dan ketegangan. Nah, di Kabupaten Malaka, drama kali ini dipersembahkan oleh Mundus Seran, mantan anggota DPRD dari Partai Golkar.
Dalam sebuah kampanye untuk pasangan calon SN-FBN, Mundus menarik perhatian publik ketika ia menyatakan beberapa informasi kontroversial tentang penanganan Covid-19 dan penggunaan APBD. Sayangnya, pernyataan yang dilontarkannya dinilai sebagai “Nai Kekes”, yang artinya asal bicara tanpa dasar yang kuat. Itu tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengundang tawa sekaligus prihatin dari masyarakat yang mendengarnya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Mundus sedang bercanda atau memang tidak paham tentang materi yang dia sampaikan? Jika ini adalah materi ujian, sepertinya Mundus akan mendapat nilai D untuk pemahaman anggaran!
“Kita semua tahu, mengeluarkan pernyataan tanpa fakta itu seperti berusaha memanjat pohon kelapa dengan sepatu roda – bisa jatuh, dan jatuhnya pun keras,” demikian disampaikan Paulus Jobul, salah satu warga masyarakat Kecamatan Malaka Barat kepada Redaksi bidiknusatenggara.com, Senin, (7/10/24).
Mundus Seran adalah sosok yang cukup dikenal di Kabupaten Malaka. Sebagai mantan anggota DPRD, seharusnya dia paham betul tentang situasi anggaran daerah. Namun, meskipun dia memiliki pengalaman, ternyata pengetahuannya tentang APBD tampaknya kurang mumpuni. Keberaniannya untuk berbicara di depan publik tentang hal yang tidak dia kuasai ini menjadi cikal bakal kontroversi. Seperti pepatah, “Tak kenal maka tak sayang,” mungkin Mundus harus lebih mengenal dokumen anggaran sebelum berbicara.
Paulus Jobul, merasa prihatin dan khawatir, terutama karena Mundus adalah mantan anggota DPRD yang seharusnya paham tentang tanggung jawabnya.
Paulus Jobul mengatakan, “Saya prihatin karena Mundus ini justru naif dalam kampanye.” ungkap Jobul.
Reaksi Paulus Jobul, menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pemimpin yang kredibel dan memberikan informasi yang akurat. Memang, kita semua butuh pemimpin yang cerdas dan bukan sekadar pintar berbicara tanpa dasar!
Jobul menjelaskan, pernyataan Mundus Seran tidak didasarkan pada fakta yang akurat. Dengan menyatakan bahwa APBD Kabupaten Malaka digunakan untuk penanganan Covid-19, ia memperdaya banyak orang. Faktanya, sejak tahun 2021, tidak ada revocussing anggaran untuk Covid-19, dan pernyataan ini bisa menyesatkan publik.
“Apakah ia lupa melakukan riset atau hanya mengandalkan ingatan yang tidak jelas saat berbicara? Mungkin saatnya Mundus mengecek kembali informasi yang akan disampaikan sebelum naik panggung”, tandas Jobul
Di tahun 2021, APBD Malaka memiliki banyak catatan penting yang perlu diperhatikan. Salah satu catatan itu termasuk dana alokasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, baik bencana alam maupun non-alam. Sayangnya, penggunaan dana untuk penanganan bencana tidak dikhususkan sebagaimana mestinya. Masyarakat berharap pemerintahan saat ini bisa menjelaskan dengan baik kemana arah penggunaan anggaran, bukan kebingungan yang semakin membuat kondisi jadi “nai kekes”.
Paulus Jobul menjelaskan bahwa SBS (mantan pemimpin) meninggalkan dana BTT sebesar Rp 36,7 Miliar yang seharusnya digunakan untuk bencana. Ironisnya, dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan dan malah dipakai untuk urusan yang tidak mendesak.
“Untuk penanganan bencana Alam dan non Alam (covid) pada tahun 2021 SBS sudah tinggalkan Dana BTT sebesar Rp 36,7 Miliar sehingga pemerintah SN-KT tinggal pake saja dan tidak perlu revocusing dari mata anggaran program lain,” jelas Jobul.
Dengan pernyataan yang kontroversial ini, banyak yang bertanya apakah Mundus benar-benar memahami isi APBD. Apin Jobul meminta agar dia melihat kembali dokumen-dokumen yang relevan agar tidak menyebarkan informasi yang salah.
“Coba Mundus itu buka dokumen APBD Murni 2021 dan APBD Perubahan 2021. Anggaran BTT banyak dialihkan untuk urusan lain diluar penanganan covid dan bencana alam,” kata Jobul.
“Tahun 2021 itu bencana seroja yang merusak rumah warga, sawah, tanggul sehingga menyusahkan rakyat, kenapa dana-dana itu tidak digunakan untuk bantu rakyat sesuai nomen klatur anggaran dana BTT untuk bantu bencana alam dan bencana non alam? Kenapa harus dialihkan utk urusan lain yang sifatnya belum mendesak?” tambah Jobul.
Dalam hal ini, mundus mungkin perlu berjuang lebih keras untuk memahami anggaran agar tidak terjebak dalam “nai kekes” saat berbicara di depan publik.
Dampak dari pernyataan “nai kekes” ini pun cukup mengkhawatirkan. Publik menjadi semakin bingung tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh seorang mantan anggota DPRD. Hal ini dapat menciptakan mistrust atau kecurigaan terhadap para calon lainnya. Jika Mundus tidak terbukti serius dan konsisten dalam menyampaikan fakta, maka kepercayaan masyarakat akan terus berkurang. Masyarakat butuh kejujuran, bukan hanya sekadar omong kosong!
Untuk mulanya, mungkin Mundus perlu memperbanyak minum air putih agar tetap sehat. Selain itu, penting untuk terus belajar agar bisa memahami APBD secara lebih mendalam. Dalam dunia politik, keakuratan informasi sangatlah penting. Jadi, jangan sampai kampanye selanjutnya justru membuat dia semakin “nai kekes”. Yuk, kita sama-sama berupaya agar politik kita jadi lebih mencerdaskan dan mengedukasi! **(Ferdy Bria)
