BIDIKNUSATENGGARA.COM | Primus Klau Fahik, salah satu anak didik Simon Nahak (SN) mengambil keputusan untuk membelot dan kini memilih pasangan Stefanus Bria Seran dan Henri Meliki Simu (SBS-HMS).
Keputusan ini tidak semata-mata didasari oleh insting politik, tetapi juga oleh pertimbangan mendalam terhadap kualitas pemimpin antara SN dan SBS. Mengapa Primus beralih dan apa yang menjadikannya memilih SBS-HMS sebagai pilihan utama?
Salah satu alasan kuat yang diungkapkan oleh Primus adalah keyakinan bahwa dr. Stefanus Bria Seran dan Henri Melki Simu memiliki kelayakan baik secara intelektual.
“Alasan kenapa saya harus memilih SBS-HMS? Saya mau sampaikan bahwa alasan saya memilih dr. Stefanus Bria Seran, M.Ph dan Henri Melki Simu, A.Md karena memang mereka berdua layak secara intelektual. Kecerdasan merdeka memang mampu untuk memimpin masyarakat rai Malaka,” ungkap Primus.
Primus mengatakan, “Mereka berdua ini, satunya mantan DPRD 2 periode dan public speakingnya aduhai.” ucapnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gelar akademis, tetapi juga oleh pengalaman dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.
Ia menghargai pengalaman politik yang dimiliki oleh keduanya, di mana SBS memiliki kemampuan untuk memimpin berdasarkan kecerdasan dan memahami kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, Primus tidak segan-segan mengkritik program SAKTI yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yang ia anggap tidak berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, program tersebut telah berubah dari yang seharusnya efektif menjadi tidak bermanfaat, bahkan “SAKTI jadi SAKIT”.
“Saya mau kritik progam yang namanya SAKTI yang sekarang jadi SAKIT. Jadi SAKTI jadi SAKIT begini bapa mama semua… Progam swasembada pangan itu tidak beda jauh dengan bapa Stef punya program RPM. Swasembada bahasa sederhananya “berkelimpahan pangan” yang artinya makanan berkelimpahan, dan masyarakat tidak merasa kelaparan. Bagaimana mereka buat brand berasa nona malaka, tapi isinya beras dari Sulawesi atau bulog, nanti hukum yang bicara. Karena itu pembohongan publik,” tegasnya.
Primus membandingkan program swasembada pangan yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini dengan program RPM milik SBS. Ia berpendapat bahwa swasembada pangan seharusnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekadar jargon politik.
Kritikan ini disampaikan dengan nada kekecewaan terhadap bagaimana program-program yang dicanangkan pemerintahan sekarang belum memenuhi kebutuhan dagang masyarakat.
“Waktu musim kelaparan beras nona malaka dimana? Seharusnya saat musim kelaparan beras nona Malaka menjawab kebutuhan masyarakat. Saya bicara ini karena saya sering turu ke masyarakat dan melihat masyarakat masih tumbuk sagu seperti zaman primitif tahun 70an. Dan saat itu tidak ada beras nona malaka itu menjawab kelaparan itu,” ungkap Primus.
Primus menjelaskan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh SBS pada periode sebelumnya, seperti bajak tanah gratis dan berobat gratis, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berargumen bahwa keberhasilan tersebut seharusnya dijadikan modal untuk melanjutkan program-program yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari sudut pandang infrastruktural, Primus mencatat banyaknya permasalahan yang ada di kota Betun, seperti tumpukan sampah dan jalan raya yang rusak.
Ia berpendapat bahwa tata kelola yang baik akan menentukan kenyamanan hidup masyarakat sehari-hari. Menurutnya, akses jalan yang baik adalah bagian dari pelayanan publik yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Primus Klau Fahik menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya cerdas tetapi juga jujur dan transparan dalam setiap tindakannya. Ia percaya bahwa dengan pemimpin seperti SBS-HMS, masyarakat Malaka berpotensi meraih masa depan yang lebih baik.
“Karena itu saya beralih ke SBS-HMS karena saya mau dukung orang yang berkualitas, orang yang jujur, jangan bicara lain buat lain,” demikian pernyataan Primus Klau Fahin dalam kampaye terbatas, pasangan calon SBS-HMS di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Rabu 9 Oktober 2024. *(Ferdy Brian)
