BIDIKNUSATENGGARA.COM | Debat perdana calon bupati Kabupaten Malaka menampilkan persaingan sengit antara paslon nomor urut 2, Stefanus Bria Seran-Henri Melki Simu dan paslon nomor urut 1, Simon Nahak-Felix Bere Nahak. Khususnya, biaya sewa rumah jabatan yang jadi pusat perhatian. Siapa yang lebih pro rakyat?
Stefanus Bria Seran (SBS) dikenal sebagai calon Bupati yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama masa jabatannya, dia memiliki komitmen untuk menggunakan anggaran secara efisien demi kepentingan masyarakat. SBS memiliki catatan yang baik dalam hal transparansi anggaran, meskipun ada kritik yang muncul.
Dalam sesi debat, Simon Nahak melontarkan kritik tajam mengenai pengeluaran anggaran sewa rumah jabatan yang dikelola oleh pasangan nomor urut 2. Dengan pertanyaan yang menggelegar, ia meminta transparansi anggaran yang dikeluarkan selama masa jabatan Stefanus Bria Seran (SBS).
Betapa lucunya ketika Simon Nahak menekankan pentingnya uang rakyat kembali kepada rakyat, sementara ia sendiri mengabaikan fakta bahwa selama masa jabatannya sendiri, ia telah menggunakan anggaran yang jauh lebih besar untuk keperluan serupa.
“Tadi bapak sempat meneriakkan uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Tapi nampaknya fakta membuktikan uang rakyat kita masih pakai untuk sewa-sewa rumah, kita masih sewa-sewa kontrak, sewa-sewa kantor. Tentu menjadi perhatian kita sehingga kedepan kita tidak seperti itu lagi agar apa yang diteriakan benar-benar sesuai kenyataan yang ada,” Demikian pertanyaan yang disampaikan Simon Nahak kepada SBS pada sesi ketiga, Senin (14/10/24)
SBS pun tak tinggal diam, dia melawan balik dengan jawaban yang mengesankan, dengan angka yang membuat Simon tampak mendaki gunung yang curam dan licin.
Menanggapi kritik tersebut, SBS memberikan klarifikasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran selama masa jabatannya. Dia menegaskan bahwa total anggaran sewa rumah jabatan yang dikeluarkannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Simon Nahak.
“Paslon nomor 1 termasuk orang yang beruntung. Karena menerima estafet dari saya dalam keadaan pemeriksaan oleh auditor itu sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ibaratnya terima barang yang sudah jadi. Kalau saya mengolahnya menjadi barang yang sudah jadi,” tandas SBS.
SBS menyatakan bahwa selama lima tahun masa jabatannya, ia hanya menghabiskan anggaran sewa rumah jabatan di bawah 500 juta rupiah. Sementara dalam waktu tiga tahun kepemimpinan Simon Nahak, anggaran yang digunakan untuk sewa rumah jabatan mencapai angka 3 miliar
“Ketika saya menjadi kepala daerah, uang yang saya gunakan untuk sewa rumah jabatan selama 5 tahun tidak sampai 500 juta. Dan sesuai aturan, rumah itu harus disewa supaya dikuasai oleh negara, sehingga anggaran-anggaran lain yang terkait dengan protokoler kepala daerah itu menjadi sah. Tapi di kepemimpinan anda, belum masuk di rumah jabatan sudah menghabiskan uang 3 miliar. Siapa yang pro rakyat?,” tegas SBS
Dalam pengelolaan keuangannya, SBS berpendapat bahwa ia memilih untuk menggunakan uang rakyat secara bijak, demi kepentingan masyarakat banyak. SBS kembali menekankan bahwa sebenarnya ia tidak ingin mendiskusikan hal ini.
“Saya sebenarnya tidak mau diskusikan hal ini. Tapi karena sudah dijual maka saya harus beli… Itu rumusnya. Jadi anda belum masuk rumah jabatan sudah menghabiskan uang 3 miliar. Saya 5 Tahun untuk supaya rumah itu dikuasai oleh negara maka saya habiskan uang itu tidak sampai 500 juta karena saya mencintai rakyat,” ungkap SBS
Dengan tegas, SBS memberi tahu bahwa dia bahkan tidak menggunakan anggaran untuk membeli mobil baru, melainkan memilih mobil bekas karena cintanya kepada rakyat lebih penting daripada pamer benda baru.
“Mobil yang saya pakai adalah mobil bekas penjabat lama. Mau dibeli mobil baru saya tolak karena uang itu untuk rakyat. Anda baru datang pakai mobil baru. Saya tidak pakai mobil baru,” tutup SBS. *(Ferdy Bria)
