BIDIKNUSATENGGARA.COM | Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Timur, Dr. Semuel Haning, SH, MH, menegaskan bahwa guru tidak boleh dizalimi tanpa bukti yang jelas. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap rumor yang menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Plt. Kepala SMKN 2 Kupang, Muhammad Tey, yang terancam dicopot dari jabatannya.
Semuel Haning meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) NTT untuk mempertahankan Muhammad Tey, menilai dia memiliki kualifikasi yang jelas dan telah menunjukkan inovasi dalam kepemimpinannya.
“Saya sangat berharap jangan copot Plt. Kepsek Muhammad Tey karena orangnya punya kualifikasi jelas, serta inovasi yang berharga. Jika ada upaya pencopotan, saya akan merekomendasikan kepada Gubernur agar beliau dijadikan kepala sekolah definitif,” Demikian pernyataan Semuel Haning kepada wartawan di Kupang pada Selasa (11/2/25) malam.
Menurutnya, tuduhan terhadap Muhammad Tey justru berpotensi merusak citra seorang guru. Dalam hal ini, Muhammad Tey menjalankan tugas sebagai guru dengan baik, sementara posisinya sebagai kepala sekolah lebih sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di NTT,” tambahnya.
Salah satu tuduhan yang beredar adalah pengangkatan guru honorer tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Pendidikan. Haning menilai keputusan tersebut merupakan respons cepat terhadap kebutuhan pendidikan di sekolah.
“Sebagai seorang kepala sekolah, dia memiliki hak birokratis untuk memastikan peserta didik mendapatkan pengajaran yang layak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak negatif dari kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang menyebabkan banyak guru honorer berpindah ke sekolah lain. Menurutnya, kepala sekolah yang bijaksana harus mencari solusi agar operasional sekolah tetap berjalan dengan baik.
“Plt. Kepsek hanya berusaha menjaga stabilitas manajerial sekolah dengan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,” imbuhnya.
Terkait isu penyalahgunaan dana komite dan hilangnya uang di brankas sekolah, Ketua PGRI NTT menyerukan agar Dinas Pendidikan bertindak cerdas dan bijaksana.
Ia mengingatkan agar tidak mencampuradukkan berbagai persoalan atau membiarkan pihak luar melakukan intervensi tanpa mekanisme yang jelas.
Semuel Haning juga menilai bahwa terdapat indikasi tindakan arogan dalam penanganan masalah ini. Ia menekankan pentingnya adanya garis koordinasi yang baik antara kepala sekolah, kepala dinas, dan pengawas pembina dalam sistem pendidikan.
“Jika ada persoalan, langkah yang harus diambil adalah pembinaan, bukan tindakan yang terkesan mendiskreditkan seseorang,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam dunia pendidikan harus berorientasi pada pembangunan dan peningkatan mutu, bukan pada tindakan-tindakan yang justru melemahkan semangat para pendidik.
“Kalau kita terus begini, siapa lagi yang mau menjadi pemimpin di dunia pendidikan?” tutupnya.**(Eshy)
