BETUN-BIDIKNUSATENGGARA.COM | Desa Babulu, sebuah pemukiman di pedalaman Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggambarkan realitas pahit dari bagian Indonesia yang masih jauh dari sentuhan pembangunan.
Di tengah usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 78 tahun, ironisnya, warga Desa Babulu masih bergelut dengan kesulitan mendapatkan akses jaringan internet, ketersediaan air bersih, serta infrastruktur jalan yang memadai.
Kisah Desa Babulu menjadi cerminan nyata dari ketimpangan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Babulu dan Desa Babulu Selatan melambangkan betapa sulitnya mobilitas di wilayah tersebut. Bayangkan, sebuah jalan sepanjang kurang lebih 8 kilometer, menjadi penghalang bagi warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari karena kondisinya yang sangat buruk.
Infrastruktur jalan yang rusak parah menghambat aktivitas mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Keadaan jalan yang mirip “naik kuda” merupakan gambaran nyata dari perjuangan mereka dalam beraktivitas sehari-hari.
Ironisnya, Desa Babulu merupakan daerah penghasil berbagai jenis komoditi, seperti mente, kelapa, kemiri, dan asam. Potensi ekonomi yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, namun terhalang oleh kondisi infrastruktur yang tidak mendukung.
Dampak dari jalan yang buruk tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari tapi juga mengganggu proses distribusi hasil bumi yang menjadi sumber pendapatan utama mereka.
Tidak kalah penting persoalan air bersih juga menjadi beban yang selalu dihadapi setiap hari oleh warga setempat. Masyarakat harus berjuang keras mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi di musim kemarau masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih.
Ditambah lagi dengan akses internet, bukan lagi kemewahan melainkan kebutuhan. Konektivitas yang buruk atau bahkan tidak ada membuat warga Desa Babulu terisolasi dari berbagai informasi.
Sejak Kabupaten Malaka menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2013, banyak harapan disematkan pada pemerintah daerah untuk memajukan wilayah ini. Namun, kenyataannya, pembangunan di Desa Babulu seperti terhenti di waktu. Walaupun beberapa kali pejabat daerah mengunjungi Desa Babulu, tak banyak perubahan yang terjadi.
Yohanes Pedro Amaral Manek dan Vherry Manek, dua tokoh pemuda setempat, menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap situasi politik dan kinerja pemerintah daerah. Keduanya melihat bahwa belum ada usaha serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah krusial yang dihadapi warga Babulu.
Yohanes Pedro Amaral Manek memandang situasi politik saat ini sebagai kesempatan bagi warga Babulu untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah dengan harapan bisa membawa perubahan.
“Untuk kabupaten Malaka tentunya sudah mulai nampak situasi politiknya. Masyarakat Desa Babulu babulu tentunya akan terlibat dalam proses politik pemilihan kepala daerah tersebut,” ujarnya kepada tim media, Minggu 30 Juni 2024
Vherry Manek lebih lanjut mengkritisi kinerja pemerintah daerah yang dinilainya belum memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Babulu, khususnya dalam hal infrastruktur dasar, akses air bersih, dan jaringan internet. Ia berharap, momentum pemilihan kepala daerah dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki situasi.
“Dalam beberapa kali saya melihat langsung Pimpinan kabupaten Malaka hadir langsung di Desa Babulu sudah hampir 4 mengunjungi masyarakat Babulu. Untuk itu saya berharap dengan kehadiran tersebut bisa ada nuansa perubahan atas salah satu masalah dasar yang di alami masyarakat namun sayangnya tidak ada dampak sedikitpun atas kehadiran itu semakin hari akses jalan semakin parah, musim kemarau sudah mulai tiba ditambah lagi akses jaringan internet yang sangat buruk,” kisah Vherry Manek kepada tim media
Krisis yang dihadapi Desa Babulu tidak hanya sebatas pada ketidakcukupan infrastruktur tetapi juga menyangkut keberpihakan dan prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah.
Kebutuhan akan jalan yang layak, air bersih, dan akses internet bukan hanya tentang peningkatan kualitas hidup tetapi juga tentang akses terhadap kesempatan yang lebih luas bagi warga Babulu. Masyarakat berhak mendapatkan peluang yang sama terhadap sumber daya alam dan kemajuan teknologi. *(Ferdy Bria)
