BIDIKNUSATENGGARA.COM | Perwakilan tokoh pemuda asal Kecamatan Kobalima Timur, Yohanes Kehi, minta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Malaka untuk lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sabtu, (4/1/2025).
Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya warga yang secara sepihak dihapus dari daftar penerima bantuan sosial dari program yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu ini.
Tujuan dari RDP tersebut, menurut Yohanes, adalah untuk mengetahui benang merah dari masalah pencoretan nama warga yang sebelumnya menikmati bantuan ini secara rutin, serta mencari solusi yang tepat untuk masalah ini.
Yohanes Kehi menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, telah digelar sebuah klarifikasi di Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang dihadiri oleh Kepala Desa Alas dan Kepala Desa Alas Selatan, para pendamping PKH, dan Ketua Komisi III DPRD. Namun, pertemuan tersebut tidak memberikan jawaban yang memadai terkait dengan pencoretan sejumlah nama dari penerima bantuan PKH.
Ia menegaskan bahwa klarifikasi yang dilakukan di Dinas Sosial sama sekali tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan dari pihak Kepala Desa maupun para pendamping PKH mengenai nasib warga yang namanya hilang dari daftar penerima bantuan.
“Klarifikasi kemarin di Dinas Sosial itu tidak ada keputusan dari Kades maupun pendamping PKH bagaimana dengan nasib warga yang nama-nama tidak ada ini. Jadi, saya minta pimpinan DPRD agendakan untuk lakukan RDP,” ungkapnya.
Yohanes juga menyatakan keprihatinannya saat klarifikasi di Dinas Sosial di mana kepala desa dan pendamping PKH saling menyalahkan, dan tidak bekerjasama untuk menangani masalah ini.
“Bagaimana mungkin kepala desa dan pendamping saling lempar tanggung jawab? Lalu nasib masyarakat, sebagian besar yang merupakan keluarga berpenghasilan rendah, dikemanakan? Apakah mereka layak mengalami ketidakadilan semacam ini?”, pungkasnya dengan nada kecewa.
Yohanes memberikan kritik yang tajam terhadap sikap oknum pendamping PKH ketika saat pertemuan antara Dinas Sosial dengan kepala desa untuk usulkan nama-nama penerima baru, namun tidak memberikan informasi yang jelas kepada penerima bantuan PKH lama. Menurutnya, pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut hanya kepala desa dan aparatur desa tanpa melibatkan orang-orang yang seharusnya memperoleh bantuan.
“Ini menunjukkan betapa tidak efektifnya kinerja dari Dinas Sosial dan pendamping PKH dalam hal perekrutan tambahan penerima PKH,” tegasnya.
Menanggapi polemik ini, Yohanes Kehi mendesak pimpinan DPRD Malaka untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Sosial dan semua pendamping PKH di seluruh wilayah Kabupaten Malaka untuk dapat mengetahui aktor-aktor yang bertanggung jawab di balik pencoretan ini.
Dia menegaskan bahwa pendamping PKH perlu melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada, mengingat sebelumnya mereka telah membuat pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesional dan transparan.
Yohanes mengajak masyarakat untuk bersuara dan terlibat aktif dalam upaya mencari keadilan. Selain itu, Yohanes juga menyarankan agar DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PKH di lapangan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan, sehingga program bantuan sosial seperti PKH dapat tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.*(Ferdy Bria)
