BIDIKNUSATENGGARA.COM | Perwakilan pemuda Kobalima Timur, Yohanes Kehi, menyampaikan protes tegas terhadap manajemen bantuan sosial di wilayah Kabupaten Malaka.
Dia mendesak Dinas Sosial Kabupaten Malaka dan Pendamping PKH Kobalima Timur untuk membuka aplikasi SIKS-NG, sistem informasi yang bertanggung jawab mendata penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini penting agar masyarakat memiliki akses informasi yang transparan mengenai pencoretan puluhan nama warga penerima manfaat di Desa Alas dan Desa Alas Selatan.
Yohanes menjelaskan bahwa aplikasi SIKS-NG dikelola oleh Koordinator Kabupaten dan pendamping PKH, namun ia merasakan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di mana mereka dapat dengan mudah mengganti data penerima tanpa memberikan penjelasan yang memadai.
“Ketika ditanya mengenai hilangnya nama penerima bantuan PKH, pendamping PKH atau Koordinator Kabupaten menyatakan mereka tidak tahu sama sekali. Mereka mengklaim bahwa itu berasal dari pusat. ‘Itu omong kosong, tidak seperti itu,’” ujarnya dengan tegas saat ditemui wartawan di Betun, Senin (6/1/2025).
Yohanes menjelaskan, soal data penerima bantuan itu diproses dari desa termasuk dicek oleh pendamping PKH, baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos.
Oleh sebab itu, Yohanes menantang Dinas Sosial untuk meminta Ibu Trida sebagai supervisor membuka aplikasi SIKS-NG. Ini diperlukan untuk memastikan siapa yang benar-benar layak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengawasi apakah semua transaksi berlangsung sesuai ketentuan yang ada.
“Aplikasi itu hanya bisa digunakan oleh pendamping dan disahkan oleh supervisor dinas, yaitu Ibu Trida sendiri. Jadi saya minta dinas dan pendamping PKH Kobalima Timur untuk mengklarifikasi nama-nama yang dihapus sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas Yohanes.
Lebih jauh, dia juga menyoroti peran penting Kantor Pos sebagai pihak penyaluran bantuan. Yohanes mengungkapkan kekhawatirannya mengenai munculnya data orang yang sudah meninggal sebagai penerima bantuan.
“Bagaimana mungkin data orang yang sudah meninggal masih muncul dalam daftar penerima, sementara seharusnya mereka sudah dinonaktifkan oleh pendamping di aplikasi SIKS-NG?” tanyanya dengan skeptis.
Yohanes melihat hal ini sebagai indikasi adanya masalah serius dalam sistem pelaporan dan validasi data yang harus segera diatasi.
Dia mempertanyakan, jika laporan dari Kantor Pos menyebutkan bahwa nama-nama tersebut tidak terdeteksi oleh pusat, mengapa nama mereka masih muncul setiap kali penyaluran bantuan triwulanan? Apakah ada kelalaian dalam laporan dari Kantor Pos sehingga menimbulkan kesan bahwa transaksi bagi nama-nama tersebut masih ada?
“Kalau memang laporan dari kantor pos bahwa orang-orang yang sudah meninggal dan tidak ditemukan ke pusat otomatis nama-nama itu pasti tidak akan muncul kembali setiap kali penyaluran. Pertanyaannya, laporan dari kantor pos ini 100 persen transaski atau? sehingga data-data itu muncul kembali?,terangnya.
“Jika data orang yang sudah meninggal terus terdaftar sebagai penerima bantuan, ke mana sebenarnya dana bansos tersebut mengalir? Klarifikasi perlu dilakukan!” tegaskan Yohanes.
Yohanes menekankan bahwa kolaborasi antara Kantor Pos sebagai penyalur dan para pendamping di lapangan sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan data KPM yang sudah meninggal atau tidak terdeteksi.
“Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih tercatat dalam aplikasi SIKS-NG sebagai penerima bantuan. Jika transaksi dana bansos itu mengalir ke mana? Saya harap pihak Kantor Pos dan pendamping di lapangan saling memeriksa data KPM yang sudah meninggal agar masalah ini cepat teratasi. Sehingga keluarga yang anggotanya sudah meninggal tidak terus-menerus dihantui tanda tanya ketika data tersebut muncul di daftar penerima bansos sembako maupun PKH,” pungkasnya.*(Ferdy Bria)
