BIDIKNUSATENGGARA.COM | Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malaka, terdapat sejumlah kepala desa dan pejabat daerah yang diduga terlibat dalam politik praktis untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Simon Nahak dan Felix Bere Nahak (SN-FBN).
Dugaan ini muncul setelah informasi yang beredar di media sosial, khususnya di grup-grup WhatsApp dan Facebook. Diketahui dalam isi percapakan di WhatsApp group SN-FBN Maltim ada gerakan massa dari Kepala Desa Sanleo, Yeremias Amfotis, Kepala Desa Dirma, Hugo Bria dan dukung penuh Kabid Kesehatan, Okto Amfotis dan Kadis Dukcapil Malaka, Emerentiana Bere.
Dalam percakapan itu, Kades Sanleo, Yerem Amfotis mengarahkan anggota grupnya untuk kumpul massa saat kampanye SN-FBN di Desa Sanleo beberapa Minggu lalu.
“Untuk Kampanye di Desa Sanleo dan Numponi, butuh kekuatan dari 4 Desa, 1. Desa Dirma 50 orang 2. Desa Raiulun 20 orang 3. Desa Kusa 20 orang 4. Wemeda 40 orang 5. Numponi 100 orang 6. Sanleo 200 orang,” demikian tulis kades Sanleo Yerem Amfotis di WhatsApp group SN-FBN Maltim, dikutip batastimor.com, Senin 21 Oktober 2024
Pesan Kades Sanleo, Yerem Amfotis di WhatsApp group SN-FBN diikuti komentar oleh Kabid Kesehatan Malak, Okto Amfotis.
“Lebih baik berdarah-darah selama 2 bulan ini dari pada sengsara selama 5 tahun, saya sudah merasakan namanya kalah itu seperti apa? Jadi saya masih trauma. Jangan coba-coba bilang main cari aman karena orang sudah tau kita siapa,” tulis Okto Amfotis di WhatsApp group politik SN-FBN.
Tak hanya kades Sanleo dan Kabid Kesehatan Malaka, diduga ada keterlibatan Kadis Dukcapil Malaka, Emerentiana Bere dan Kades Dirma, Hugo Bria turut komentar di grup tersebut.
Kepala Desa Dirma, Hugo Bria juga mengirim foto saat pertemuan politik untuk SN-FBN. Ia juga meminta agar tim SN-FBN kerja ekstra di wilayah dapil 3 yang melingkupi 5 kecamatan.
Ditelusuri tim media, ada juga Kadis Dukcapil Malaka, Emerentiana Bere di dalam WhatsApp group politik SN-FBN. Emerentiana Bere sesekali berkomentar memberi dukungan dan semangat untuk tim SN-FBN di lapangan.
Menanggapi situasi ini, kuasa hukum dari pasangan calon SBS-HMS, Paulus Seran Tahu, SH. Hum, meminta kepada Bawaslu Kabupaten Malaka untuk meningkatkan pengawasan terhadap kasus ini.
Dengan tegas, Paulus menegaskan bahwa keterlibatan ASN dan kepala desa dalam politik praktis melanggar regulasi yang ada. Dia memastikan bahwa jika ditemukan bukti dukungan aktif terhadap salah satu paslon, mereka akan mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
“Terkait dengan banyaknya ASN dan Kepala Desa yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Malaka, maka secara regulasi sudah jelas bahwa ASN atau Kepala Desa tidak boleh dan dilarang untuk terlibat secara aktif. Kalau mereka terlibat secara aktif untuk mendukung salah satu paslon, ada dokumen, ada bukti kita akan laporkan ke pihak yang berwajib melai gakumdu,” tandas Paulus Seran Tahu.
“Kami dari kuasa hukum SBS-HMS secara tegas minta Bawaslu Kabupaten Malaka untuk memanggil oknum-oknum ASN dan Kepala Desa yang terlibat dalam politik praktis. Karena mendukung secara terang-terangan salah satu paslon,” tambah Paulus Seran Tahu.
Paulus Seran Tahu menjelaskan, keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam mendukung salah satu paslon, menunjukkan bahwa tidak ada demokrasi yang sehat di kabupaten Malaka.
“Untuk menjaga supaya pemilih kepala daerah ini berjalan dengan baik maka bukan cuman ASN atau kepala desa tapi paslon maupun para penyelenggara semuanya harus kerja sama untuk menjaga supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang baik dan benar. Untuk apa, untuk kemajuan masyarakay dan kesejahteraan masyarakat Malaka,” lanjutnya.
Terpisah, kepala Desa Sanleo, Yerem Amfotis dikonfirmasi melalui WhatsApp messenger, tak merespon pertanyaan wawartawan
Yerem Amfotis diduga beralibi bahwa handphonenya dijual kepada seseorang bernama Ignas Manek. “Selamat mlm,, Ini dgn om Ignas Manek,, Hp BPK desa sudh jual ksh sy,, Hanya BPK desa punya wa tdk hps,” tulis Ingas Manek.
Anehnya, seorang kepala Desa menjual handphonenya tapi WhatsAppnya masih aktif dan digunakan orang lain.
Sementara oknum-oknum lain yang disebut dalam berita ini belum berhasil dikonfirmasi, namun tim media tetap melayani ruang hak jawab dan hak klarifikasi untuk pihak yang merasa dirugikan.*(tim/fb)
